Gawai.co.id – DPRD Provinsi Lampung menyambut positif dan mengapresiasi kolaborasi antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya penanganan konflik gajah dan manusia di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza Berawi, Kamis (22/01/2026).
Ia menilai kolaborasi tersebut sebagai langkah strategis yang menunjukkan kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan konservasi satwa liar sekaligus persoalan sosial yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.
“Kolaborasi ini menunjukkan keseriusan negara dalam menangani konflik gajah–manusia di Way Kambas. Ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan sosial yang menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat,” kata Reza.
Sebagai Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Reza menilai keterlibatan langsung pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan sinyal kuat bahwa konflik gajah–manusia di Way Kambas tidak lagi dipandang sebagai persoalan lokal semata, melainkan persoalan nasional yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan lintas kewenangan.
“Way Kambas adalah kawasan strategis nasional. Ketika Presiden Prabowo mendorong kolaborasi dengan Pemprov Lampung, itu menunjukkan bahwa negara hadir secara serius. Konflik ini tidak bisa diselesaikan setengah-setengah atau hanya dibebankan kepada daerah,” ujarnya.
Reza juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai responsif terhadap arahan dan dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, Pemprov Lampung mulai mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengedepankan koordinasi lintas instansi, penanganan teknis yang terukur, serta kebijakan yang tidak hanya berfokus pada konservasi satwa, tetapi juga perlindungan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNWK.
Ia menegaskan bahwa konflik gajah–manusia di Way Kambas memiliki dimensi yang kompleks, mulai dari kerusakan lahan pertanian warga, ancaman keselamatan masyarakat, hingga tekanan terhadap kelestarian satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, solusi yang diambil harus menyentuh akar permasalahan dan melibatkan banyak pihak.
“Penanganannya harus menyeluruh. Tidak cukup hanya memindahkan gajah atau membuat sekat darurat. Harus ada kebijakan terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Lampung, pengelola TNWK, aparat penegak hukum, serta masyarakat penyangga kawasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Reza menyoroti pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, selama ini kerap terjadi tumpang tindih kebijakan yang justru memperlambat penyelesaian konflik di lapangan.
“Dengan adanya kolaborasi ini, saya berharap koordinasi lintas kementerian, khususnya kementerian yang memiliki kewenangan atas kawasan hutan dan konservasi, dapat berjalan lebih solid dan terarah. Ini penting agar langkah Pemprov Lampung mendapat dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Reza juga menekankan bahwa penyelesaian konflik gajah–manusia harus dibarengi dengan pendekatan humanis kepada masyarakat. Ia meminta agar suara dan pengalaman warga yang selama ini terdampak konflik benar-benar dijadikan pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan.
“Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek. Mereka harus dilibatkan dan dilindungi. Negara harus hadir tidak hanya untuk menjaga gajah, tetapi juga memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat,” katanya.
DPRD Provinsi Lampung, lanjut Reza, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung benar-benar menghasilkan langkah konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar wacana atau respons sesaat.
Ia berharap, dengan sinergi yang kuat antara Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD, pengelola Taman Nasional Way Kambas, serta masyarakat, konflik gajah–manusia di Way Kambas dapat diselesaikan secara adil, berkeadilan hukum, dan berorientasi jangka panjang, sehingga kelestarian kawasan tetap terjaga tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.
