Gawai.co.id – Dugaan korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada SMA kebangsaan di Lampung Selatan (Lamsel) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung bakal didemo Akar Lampung bersamaan kunjungan Presiden RI Jokowi Dodo.
Usut punya usut, Aksi demo di hadapan Presiden RI saat kunjungan di Lamsel pada kamis (11/07) mendatang, sebagai salah satu bukti masih maraknya KKN di Provinsi Lampung.
Kepala Divisi Kordinator Investigasi dan Pengembangan Akar Lampung Azahrian mengatakan, terdapat dugaan penggelapan atas penyelengaraan beasiswa Pemerintah Provinsi Lampung yang diberikan kepada pihak ketiga kepada SMA Kebangsaan dalam bentuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan SPP kepada 30 siswa pada tahun 2022 lalu.
“Kami DPP Akar Lampung, menemukan adanya Praktik KKN Kecurangan dalam perealisasian anggaran pihak ketiga pada perealisasian pembayaran beasiswa kepada SMA Kebangsaan Lampung Selatan, “kata Azahrian kepada media ini. Selasa (09/07)
Sehingga, kata Azahrian, praktik penggelapan ini patut di duga Kepala SMA Kebangsaan dan Pihak Disdikbud Provinsi Lampung telah melakukan kongkalikong untuk meraup keuntungan pribadi atau Tindak Pidana Korupsi.
“Modusnya terdapat 3 siswa telah keluar dari sekolah SMA Kebangsaan, namun atas 3 siswa sudah keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung masih memberikan beasiswa sampai berakhirnya tahun ajaran, dan dana tersebut diterima oleh pihak SMA Kebangsaan dan tidak dikembalikan kepada kas negara. Sehingga dalam hal ini negara dirugikan sebesar Rp. 156.000.000,” ungkapnya.
Atas temuan itu, sambung Azahrian, seakan memperlihatkan bobroknya pengelolaan anggaran di SMA Kebangsaan itu tanpa adanya surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan tanpa Bukti penggunaan peruntukan anggaran terhadap Pemerintah Provinsi Lampung.
Maka dari itu, pihaknya akan melakukan aksi damai pada saat kunjungan Presiden RI Jokowi Dodo berkunjung di SMA kebangsaan Lamsel tersebut. “InsyaAllah Jumat kita sambut Presiden RI Jokowi Dodo dengan aksi demo, dengan titik kumpul SMA kebangsaan Lamsel,” urainya.
Ia menambahkan, mirisnya lagi pihak SMA Kebangsaan diduga tidak pernah memberikan LPJ kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
“Serta tidak memberikan pelaporan secara terinci terkait penggunaan anggaran yang telah di bantu oleh Pemerintah Provinsi Lampung,” tandasnya.
Sementara, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung Sulpakar saat dikonfirmasi melalui WhatsApp ke nomer 0812-9298-XXXX belum merespon pesan singkat yang dikirimkan. Padahal, awak media mencoba memberi ruang agar berita yang diterbitkan berimbang. (Red)
