Gawai.co.id- DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan PT Pelindo Regional 2 Panjang, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Senin (02/02/2026).
RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat internal Komisi IV dalam rangka penyusunan program kerja Tahun 2026, sekaligus penjadwalan agenda rapat hasil penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya di sektor perhubungan dan infrastruktur.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, didampingi Wakil Ketua H. Akhmad Iswan H. Caya dan Sekretaris Yusnadi. Turut hadir anggota Komisi IV lainnya, yakni Ni Ketut Dewi Nadi, Tondi MG Nasution, Najiullah Syarif, Budi Hadi Yunanto, Amaluddin, M. Hazizi, serta Muhammad Ghofur.
Dari unsur Pemerintah Provinsi Lampung, hadir Sekretaris Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Kepala UPTD Terminal di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
Sementara itu, perwakilan PT Pelindo Regional 2 Panjang dihadiri Manajer Keuangan dan Manajer Komersial yang memaparkan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Dalam forum tersebut, Komisi IV menyoroti sejumlah program prioritas di sektor perhubungan tahun 2026, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana transportasi, optimalisasi pengelolaan terminal, hingga penguatan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.
Legislator juga meminta agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
Selain itu, pembahasan turut menitikberatkan pada pelaksanaan program CSR PT Pelindo Regional 2 Panjang. Komisi IV menekankan pentingnya efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyaluran dana CSR agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah sekitar pelabuhan.
“CSR harus menjadi bagian dari kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan daerah. Programnya harus terukur, tepat guna, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Mukhlis.
Komisi IV juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara Dinas Perhubungan dan PT Pelindo Regional 2 Panjang, terutama dalam mendukung kelancaran arus logistik dan transportasi di wilayah Lampung.
RDP ini, lanjut Mukhlis. Merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus upaya menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan Provinsi Lampung yang berkelanjutan.
“Dengan adanya ini, Komisi IV berharap program perhubungan dan pelaksanaan CSR perusahaan dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
