Gawai.Co.Id – Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (GEMBOK) Provinsi Lampung mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah proyek fisik yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2024.
Dalam pernyataan GEMBOK menyoroti empat proyek yang dinilai bermasalah secara teknis dan administratif. LSM antikorupsi ini mencium adanya indikasi mark-up anggaran, penyalahgunaan kewenangan, serta potensi kerugian negara.
Empat proyek yang dipersoalkan GEMBOK antara lain:
1. Pembangunan GOR Saburai PKOR Way Halim
– HPS: Rp 3.488.286.826
– Pemenang: CV Abdi Karya Pratama
– Nilai Kontrak: Rp 3.449.980.000
2. Rehabilitasi Gedung Sesat Pasar Kreatif dan Seni PKOR Way Halim
– HPS: Rp 1.299.996.193
– Pemenang: CV Lembak Indah
– Nilai Kontrak: Rp 1.286.000.000
3. Rehabilitasi Aula Gedung Atlet Pemuda dan Pelajar (Bypass)
– HPS: Rp 899.994.581
– Pemenang: CV Keenan Utama Mandiri
– Nilai Kontrak: Rp 886.000.000
4. Pembangunan Laboratorium Universitas Tulang Bawang
– HPS: Rp 3.498.173.965
– Pemenang: CV Nacita Karya
– Nilai Kontrak: Rp 3.465.000.000
GEMBOK menilai bahwa selisih yang sangat kecil antara pagu anggaran (HPS) dan nilai kontrak mengindikasikan adanya dugaan rekayasa harga dan pengondisian proses lelang.
“Terkesan ada pihak-pihak tertentu yang memaksakan keuntungan tidak wajar. Angkanya fantastis, tapi tidak rasional. Ini jelas berpotensi merugikan negara dan harus segera diusut tuntas,” tulis GEMBOK dalam pernyataannya.
Ketua GEMBOK, Andre Saputra, mengatakan pihaknya akan segera melaporkan temuan ini secara resmi kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Ia berharap pemerintah provinsi tidak tutup mata terhadap indikasi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran publik.
“Kami akan menyampaikan laporan resmi kepada gubernur dalam waktu dekat. Ini adalah bentuk komitmen kami mengawal transparansi dan akuntabilitas. Rakyat butuh pembangunan yang jujur, bukan proyek abal-abal yang hanya menguntungkan segelintir orang,” tegas Andre.
Selain melapor ke gubernur, GEMBOK juga mendorong aparat penegak hukum untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran hukum dalam proyek-proyek tersebut. Andre turut mengajak masyarakat dan media untuk aktif mengawasi penggunaan anggaran daerah.
“Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab. Jangan biarkan praktik busuk ini terus berulang di tengah harapan masyarakat akan perubahan,” tutupnya. (Red)
